Menyoal Keracunan MBG yang Semakin Masif

MBG atau Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan Presiden Prabowo yang selalu dibahas dalam berbagai kesempatan termasuk dalam masa kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Meski banyak yang skeptis tentang program ini, pada perkembangannya program ini tetap berjalan. Akan tetapi belum seluruh wilayah merasakan program ini, berbagai laporan tentang pelaksanaan MBG ini benar-benar menyita perhatian dan membutuhkan penanganan dengan segera.

Bagaimana tidak, satu demi satu berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan MBG ini mulai dari wadah untuk makanan yang mengandung lemak babi, menu makanan minimalis, makanan basi, SPPG fiktif, hingga yang paling memprihatinkan; keracunan yang masif di berbagai wilayah.

Jika ditracking, kasus keracunan MBG pertama kali muncul di pemberitaan terjadi di Nganjuk, Jawa Timur (bbc.com), awal Oktober 2024. Sekitar tujuh siswa SD mengalami mual, sakit perut, hingga muntah sebelum akhirnya dirujuk ke Puskesmas. Setelah itu peristiwa demi peristiwa terjadi, yang diiringi dengan komentar-komentar pejabat yang sangat menyakiti perasaan, sampai klaim pemerintah bahwa program MBG sukses, seperti yang diberitakan Kompas pada 5 Mei 2025 lalu.

Terbaru, berita di Kompas pada tanggal 24 September 2025 kemarin menyebutkan bahwa program ini tak akan dihentikan meskipun banyak terjadi kasus keracunan di berbagai wilayah. Berita senada juga muncul di laman Antara News, yang memberitakan mengenai pernyataan Mensesneg bahwa program MBG tidak akan dihentikan. 

Di laman yang sama, pemberitaan mengenai 220 siswa di Cipongkor, Bandung keracunan dan harus dibawa ke Puskesmas. Menurut Kepala Puskesmas, korban terus bertambah sampai sekitar pukul 13.00. Total korban keracunan sampai hari Rabu kemarin di Cipongkor mencapai 631 siswa.

Yang juga menjadi perhatian, muncul surat kesepakatan antara penyedia makanan gratis kepada walimurid dimana terdapat beberapa poin kesepakatan yang harus ditandatangani oleh walimurid. Diantara poin kesepakatan yang mencuri perhatian adalah walimurid tidak akan menuntut jika terjadi insiden seperti keracunan. Selain itu walimurid dan pihak sekolah juga dilarang mengambil foto MBG, dan mengganti biaya dengan nominal tertentu jika terjadi kerusakan atau peralatan MBG hilang. 

Apapun yang terjadi, program ini memang bermasalah. Bisa dilihat dari komentar-komentar pejabat yang terkesan meremehkan pada kasus keracunan ini, atau cuma menyalahkan pihak lain. Program yang tanpa pertanggungjawaban seperti ini jelas sangat bermasalah dan perlu evaluasi total. Ya, MBG perlu dihentikan dan dievaluasi total. 

Kenapa?

Pertama jelas berbagai kasus keracunan yang muncul perlu penanganan serius. Belum permasalahan-permasalahan lain yang juga harus diselesaikan. 

Kedua, anggarannya terlalu besar, mencapai sekitar 1 trilyun per hari dan diambil dari anggaran pendidikan. Akibatnya banyak program-program pendidikan yang akan kekurangan anggaran, termasuk pengadaan fasilitas pendidikan untuk sekolah, pelatihan guru, hingga anggaran untuk non-ASN bisa jadi akan berkurang. 

Ketiga, buat apa TNI dan Polri ikut mengurusi masalah seperti ini? Bahkan ada yang sampai memiliki SPPG. Dari penyediaan, distribusi, hingga ketika makan ditunggui oleh TNI apakah sampai perlu seperti itu?